KEMENTERIAN Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk keselamatan serta perlindungan tenaga kerja, terutama TKI yang ada di luar negeri di Banjarmasin, Jumat sore (13/12/2013).
Menakertrans Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa kerjasama ini sebagai langkah maju, PMI dan Kemenakertrans sama- sama mengurus masalah manusia. Kerjasama ini akan memperkuat peran kedua institusi.
"Pak JK (Jusuf Kalla) punya konsen kuat pada nasib para TKI, sejak beliau masih Wapres,saat ini pemerintah tak bisa menangani semuanya. Lembaga non pemerintah justeru mempunyai keleluasaan dan keluasan dalam menyelesaikan masalah, degan biaya yang jauh lebih efisien," ujar Muhaimin.
Ia mencontohkan, untuk membebaskan TKI yang menghadapi hukuman mati, diperlukan biaya (qisas) sebesar Rp 4 miliar. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp 20 miliar sekarang ini. Sudah tidak rasional perlu cara lain dimana sektor non pemerintah ikut bergerak.
Saat ini, ungkapnya, ada 120 kabupaten kantong TKI, akibat ketiadaan lapangan kerja. Pihaknya telah berusaha mengembangkan ekonomi kreatif di daerah untuk memberikan alternatif pekerjaan. Moratorium membuat Muhaimin dimusuhi pengusaha pengiriman TKI.
"Saya dituduh memberangus bisnis mereka. Tapi...itulah risiko yang harus ditanggung," ungkap Muhaimin.
Sementara itu, Ketua PMI Jusuf Kalla menyampaikan penghargaan atas kerjasama ini. JK berpendapat bahwa sangat penting melindungi TKI karena menurutnya mereka merupakan pahlawan devisa yang banyak berjasa pada perekonomian.
JK juga mengapresiasi moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. JK mengatakan dengan adanya moratorium, banyak yang bisa dilakukan untuk berbenah agar tidak banyak terjadi kasus yang menimpa para pekerja Indonesia di luar negeri.

"Ini langkah yang baik, kita jadi punya waktu untuk memperbaiki diri, bahkan negara seperti India, Bangladesh dan Filipina sudah tidak mengirim PRT lagi,” kata JK.

Lapangan pekerjaan wanita di dalam negeri sangat kurang, karena pembangunan infrastruktur yang buruk dan kurang terarah. Pertanian

tidak lagi diandalkan, karena tanah yang sempit dan hasilnya sedikit mengakibatkan wanita turut bekerja keras.

Tetapi karena industri di daerah belakangan ini tidak berkembang akibat ketiadaan listrik dan jalan maka para wanita terpaksa jadi TKI. POL - See more at: http://ekonomi-bisnis.pelitaonline.com/news/2013/12/14/jk-dan-muhaimin-kerjasama-lindungi-tki#.Uq2rKezTm1s

SUMBER

0 comments:

Post a Comment