KBRI Tunjuk Pengacara Malaysia Dampingi 182 WNI Terancam Hukuman Mati.

Gambar Ilustrasi DOK. Alan Budiman Kompasiana

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur telah menugaskan pengacara retainer dari Firma Hukum Gooi & Azura untuk memberikan pendampingan hukum WNI/TKI yang terancam hukuman mati.

KBRI Kuala Lumpur dan tim pengacara juga secara reguler melakukan kunjungan ke penjara-penjara guna memberikan dukungan baik moral maupun bantuan keperluan sehari-hari kepada WNI yang tengah menghadapi permasalahan hukum di negara ini.

Dalam siaran persnya, Selasa (7/1), KBRI Kuala Lumpur menjelaskan ada 182 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di Malaysia saat ini dari berbagai kasus seperti narkoba, pembunuhan, dan lainnya.

Jumlah itu termasuk 59 orang di antaranya merupakan kasus baru yang terjadi pada 2013 dengan rincian 30 kasus narkoba dan 29 kasus pembunuhan.

KBRI Kuala Lumpur dan tim pengacara juga telah menyusun strategi untuk menghindari jatuhnya atau eksekusi hukuman mati terhadap WNI. Beberapa cara di antaranya adalah, untuk WNI yang telah dijatuhi hukuman mati dan berkekuatan hukum tetap, KBRI Kuala Lumpur mengusahakan permohonan pengampunan kepada Sultan di Negeri tempat tindak pidana terjadi (locus delicti).

Permohonan pengampunan itu juga disampaikan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Kepala Negara Malaysia.

Sedangkan terkait dengan penanganan kasus WNI/TKI yang terancam hukuman mati, maka dalam lima tahun terakhir (2009-2013) pihak KBRI Kuala Lumpur telah berhasil mengupayakan pembebasan 164 WNI dari ancaman hukuman mati dengan rincian 63 WNI bebas murni dan 101 WNI mendapatkan pengurangan menjadi hukuman penjara.

Sedangkan terkait banyaknya kasus narkoba yang menimpa warga Indonesia, maka pihak KBRI Kuala Lumpur juga mengimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah terbujuk rayu untuk menjadi kurir narkoba, pengedar ataupun pemakai narkoba.

KBRI menghimbau para WNI yang datang ke Malaysia mematuhi hukum yang berlaku. Para WNI/TKI yang akan datang untuk bekerja di Malaysia perlu lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum baik di Indonesia maupun di negara setempat.

Setiap WNI yang tiba dan menetap di negara ini perlu segera melaporkan kedatangannya ke KBRI Kuala Lumpur agar bila terjadi permasalahan dapat segera diketahui oleh pihak KBRI.

Dalam konteks ini, KBRI Kuala Lumpur sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kasus TKI yang datang secara non-prosedural sebab proses hukum selalu menuntut adanya bukti-bukti tertulis sebagai dasar aparat hukum dalam menindaklanjuti proses hukumnya.

Selain itu, WNI juga diharapkan selalu berhati-hati atas tindak pidana penipuan yang kerap terjadi dalam pengurusan berbagai dokumen.

Dalam hal ini, KBRI menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menunjuk agen ataupun perantara dalam memberikan pelayanan pengurusan berbagai dokumen.

Untuk itu, kepada seluruh WNI di Malaysia diingatkan agar langsung menghubungi KBRI Kuala Lumpur jika ingin menguruskan berbagai dokumen yang sekiranya diperlukan selama di negara ini.

Sumber Hukum online