2017 RI Tidak Lagi Menjadi Eksportir TKI

Pemerintah melalui Kepala BNP2TKI Gatot Abdulah Mansyur mengklaim bahwa pemerintah pada tahun 2017, menghentikan program pengiriman (ekspor) pembatu rumah tangga (TKI) ke luar negeri.

“Pemerintah sudah punya roadmap untuk zero (0) penempatan TKI rumah tangga,” katanya saat dialog di Semarang, JUmat (6/6/2014).

Namun mereka (TKI) yang memiliki skil masih tetap dikirim namun yang tidak memiliki kompetensi tidak dikirim lagi,  ”Bukan berarti kita stop sama sekali, melainkan yang kita kirim TKI yang punya skill,”  ia menjelaskan.

Ia juga mengakui bahwa para TKI itu sangat rentan menjadi korban trafficking (perdagangan manusia). ”Saya tegaskan bahwa pelatihan harus sesuai aturan dan setelah itu baru bisa berangkat,” ujar Gatot.

Menjadi TKI trampil dan siap kerja harus melalui prosedur resmi. Yakni terdaftar di Disnaker setempat, mengikuti tes kesehatan, mendapat pelatihan cukup, dan bersertifikat resmi tentunya.

“Yang prosedural saja, masih ada indikasi trafficking seperti pemalsuan dokumen usia, sertifikat pelatihan dan sertifikat kesehatan. Karena itu, pemerintah terus mengawasi lembaga penempatan seperti Balai Latihan Kerja, PPTKIS, Sarana Kesehatan agar berjalan sesuai prosedur,” tambahnya.

Sejak kini dan ke depa, ia mengklaim para TKI disiapkan  memiliki keterampilan, penguasaan bahasa dan itu dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Pada ujung mata rantai prosedur penempatan ini dibuktikan dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Ia mengklaim BNP2TKI selama ini sudah banyak melakukan pembenahan. Di bidang penempatan, dilakukan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri (Sisko-TKLN) terkoneksi dengan 438 disnaker kab. Kota di seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan di luar negeri, pelayanan infokerja online pada situs jobsinfo.bnp2tki.go.id, dan lainnya.

Di bidang perlindungan ada pengaduan TKI 24 jam atau Crisis Center bekerja, 7 hari penuh dan disediakan nomor telepon bebas pulsa 0800-1000.  (Citra Indonesia)